PADANG – Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Padang, Anggara Surya Pratama, mengkritisi aksi demonstrasi yang digelar sejumlah organisasi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat beberapa hari lalu. Menurutnya, aksi tersebut terkesan kehilangan substansi dan lebih didorong oleh sentimen sesaat dibanding kajian yang matang.
Anggara menegaskan bahwa tradisi gerakan mahasiswa sejatinya dibangun di atas fondasi intelektual melalui riset, diskusi, dan kajian yang mendalam sebelum mengambil langkah aksi.
“Gerakan mahasiswa itu dibangun di atas tradisi intelektual. Ada riset, ada kajian, ada diskusi panjang sebelum sebuah aksi diputuskan. Yang kita lihat hari ini justru terkesan terburu-buru dan tidak menawarkan solusi baru. Ini bukan gerakan yang lahir dari kesadaran kritis, melainkan gerakan yang lahir dari FOMO,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya telah membuka ruang dialog melalui forum bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumbar serta sejumlah organisasi kepemudaan (OKP). Dalam forum tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung kepada gubernur maupun kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Anggara, isu-isu yang belakangan disuarakan melalui aksi demonstrasi sebagian besar telah dibahas dalam forum dialog tersebut.
“Kalau kajiannya kuat dan isu yang dibawa benar-benar baru serta mendesak, tentu kami hormati. Namun ketika isu yang diteriakkan di jalanan adalah isu yang sama yang telah dibahas dalam meja dialog, publik berhak bertanya apakah ini aksi intelektual atau sekadar aksi ikut-ikutan,” katanya.
Menanggapi tudingan bahwa peserta forum dialog telah “dikondisikan” sehingga tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah, Anggara menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru merendahkan independensi mahasiswa.
“Kami hadir sebagai organisasi yang memiliki sikap. Jika ada yang menganggap mahasiswa yang memilih dialog pasti sudah dikondisikan, itu sama saja menganggap mahasiswa tidak punya pendirian. Itu justru penghinaan terhadap intelektualitas gerakan mahasiswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi melalui dialog tidak bisa dianggap sebagai bentuk kelemahan ataupun keberpihakan kepada pemerintah. Sebaliknya, dialog yang produktif dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian dari perjuangan yang lebih berdampak.
“Ada anggapan keliru bahwa mahasiswa yang memilih dialog berarti sudah jinak atau masuk angin. Justru yang perlu dipertanyakan adalah mengapa sebagian pihak lebih memilih berkerumun di depan gerbang daripada duduk di meja pembahasan dan memastikan aspirasinya benar-benar ditindaklanjuti,” ujarnya.
GMNI Padang, lanjut Anggara, tidak menolak demonstrasi sebagai instrumen perjuangan mahasiswa. Namun, demonstrasi harus didasarkan pada data yang kuat, tuntutan yang terukur, serta dilakukan ketika jalur-jalur komunikasi dan dialog telah menemui jalan buntu.
“Kami tidak anti-demonstrasi. Kami anti-demonstrasi yang kosong. Turun ke jalan itu sah, tetapi harus dengan bekal data yang valid, tuntutan yang jelas, dan keyakinan bahwa semua jalur lain memang sudah tertutup. Jika ruang dialog masih terbuka dan aspirasi sudah disampaikan, lalu masih turun ke jalan, itu bukan perjuangan, melainkan pertunjukan,” tutup Anggara.
